Ilustrasi
Reporter: Deanova
KAB. SEMARANG,OBOR RAKYAT. COM – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Semarang resmi menyelidiki kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana properti senilai Rp4,9 miliar. Kasus ini menjadi sorotan lantaran menyeret nama seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Semarang berinisial YP.
Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana, mengonfirmasi bahwa perkara tersebut kini dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi."Kami sedang dalam tahap penyelidikan. Sejauh ini pelapor, admin pengelola saat ini, hingga para konsumen sudah diperiksa," ujar AKP Bodia saat dihubungi, sebagaimana dikutip dari media harian7.com tayangan, Selasa(28/4/2026).
Namun, ia mengungkapkan ada kendala pada pemanggilan admin lama yang sudah dua kali mangkir. "Dalam waktu dekat, terlapor (YP) juga akan kami mintai keterangan," tambahnya.
Kronologi KasusKasus ini mencuat setelah dilaporkan oleh politisi senior sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Semarang, AR. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Aduan (STPA) tertanggal 1 November 2025, dugaan penggelapan terjadi dalam kurun waktu November 2023 hingga Februari 2024.AR menduga ada penyimpangan dana hasil penjualan rumah pada sebuah perusahaan properti di wilayah Kecamatan Bawen. Nilai kerugian ditaksir mencapai Rp4,9 miliar yang berasal dari uang pembayaran puluhan konsumen."Dana tersebut diduga tidak disetorkan ke perusahaan sebagaimana mestinya. Kami sudah melayangkan somasi dua kali agar diselesaikan dalam 14 hari, namun tidak ada itikad baik. Akhirnya kami tempuh jalur hukum," tegas AR.
Terlapor Sulit Dikonfirmasi
Hingga berita ini diturunkan, YP selaku pihak terlapor belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat tidak mendapat respons.Saat tim jurnalis mendatangi kediamannya di Kecamatan Suruh pada Selasa (28/4/2026) siang, YP diketahui tidak berada di rumah. Seorang perempuan di kediaman tersebut menyebut YP sedang berada di Jawa Barat untuk kunjungan kerja.
"Sedang di luar kota," cetusnya singkat tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkara yang menjerat oknum legislator tersebut. (*)